Kudus – Salah satu tantangan besar bagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah mampu menggarap pasar yang potensial yang tidak mampu dijangkau oleh bank konvensional. Termasuk didalamnya adalah pelaku UMKM yang punya niat, daya juang dan kreatifitas yang tinggi namun tak mendapat kesempatan untuk mengembangkan usaha akibat masuk dalam kategori sebagai non bankable.
Hal inilah yang dilontarkan bupati Kudus, H. Musthofa, saat menjadi narasumber pada acara Seminar dan Musda VI Perbarindo (Pehimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) DPD Jawa Tengah, yang dilangsungkan di hotel Bahari Inn kota Tegal (25/11). Menurutnya, BPR harus mampu menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi yang optimal terhadap UMKM. Namun disaat yang sama, tantangan tersebut makin nyata karena memang belum ada regulasi yang menjamin pelaku UMKM yang non bankable agar tetap mendapatkan pinjaman.
Untuk itu dirinya mengajak Perbarindo untuk bersama-sama menyatukan langkah dan pemikiran agar mampu menghasilkan solusi-solusi atas permasalahan seperti itu. “Saya berharap dalam Musda kali ini tidak sekedar untuk memilih ketua yang baru, namun bisa menghasilkan sesuatu yang juga strategis bagi kemajuan dunia BPR, sekaligus juga bagi perkembangan dunia UMKM di negeri ini”, ujar bupati sekaligus pemilik salah satu BPR yang berpusat di Semarang ini.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari Perbarindo komisariat se-Jateng dan direksi serta para pemegang saham BPR/BPRS ini memang mengagendakan pemilihan ketua Perbarindo Jateng yang baru sebagai agenda utamanya, selain mengadakan seminar bertajuk “Peran dan Komitmen BPR dalam Mendorong Pertumbuhan dan Kemudahan Akses bagi UMKM Jawa Tengah, untuk Mewujudkan Ekonomi Berdikari” dimana bupati Kudus menjadi salah satu narasumbernya.
Selain bupati Kudus, sebagai narasumber yang lain adalah Kepala Kantor OJK regional IV Jawa Tengah dan DIY, Y. Santoso Wibowo, yang membawakan paparan bertema “Implementasi paket kebijakan OJK bagi BPR” dan rektor UNISBANK, Hasan Abdul Rozak yang memaparkan peran dunia pendidikan tinggi bagi perkembangan UMKM.
Hal inilah yang dilontarkan bupati Kudus, H. Musthofa, saat menjadi narasumber pada acara Seminar dan Musda VI Perbarindo (Pehimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) DPD Jawa Tengah, yang dilangsungkan di hotel Bahari Inn kota Tegal (25/11). Menurutnya, BPR harus mampu menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi yang optimal terhadap UMKM. Namun disaat yang sama, tantangan tersebut makin nyata karena memang belum ada regulasi yang menjamin pelaku UMKM yang non bankable agar tetap mendapatkan pinjaman.
Untuk itu dirinya mengajak Perbarindo untuk bersama-sama menyatukan langkah dan pemikiran agar mampu menghasilkan solusi-solusi atas permasalahan seperti itu. “Saya berharap dalam Musda kali ini tidak sekedar untuk memilih ketua yang baru, namun bisa menghasilkan sesuatu yang juga strategis bagi kemajuan dunia BPR, sekaligus juga bagi perkembangan dunia UMKM di negeri ini”, ujar bupati sekaligus pemilik salah satu BPR yang berpusat di Semarang ini.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari Perbarindo komisariat se-Jateng dan direksi serta para pemegang saham BPR/BPRS ini memang mengagendakan pemilihan ketua Perbarindo Jateng yang baru sebagai agenda utamanya, selain mengadakan seminar bertajuk “Peran dan Komitmen BPR dalam Mendorong Pertumbuhan dan Kemudahan Akses bagi UMKM Jawa Tengah, untuk Mewujudkan Ekonomi Berdikari” dimana bupati Kudus menjadi salah satu narasumbernya.
Selain bupati Kudus, sebagai narasumber yang lain adalah Kepala Kantor OJK regional IV Jawa Tengah dan DIY, Y. Santoso Wibowo, yang membawakan paparan bertema “Implementasi paket kebijakan OJK bagi BPR” dan rektor UNISBANK, Hasan Abdul Rozak yang memaparkan peran dunia pendidikan tinggi bagi perkembangan UMKM.
Sumber:Humas
@Rya/John